Pembangunan Kota secara nasional sangat bersifat multidimensional yang melibatkan banyak aspek baik aspek sosial, ekonomi, budaya, politik maupun idiologi. Pada merencanakan dan melaksanakan pembangunan dapat dibagi dalam dua wilayah utama, yaitu wilayah Perkotaan dan wilayah Pedesaan/Kampung.

Dewasa ini kebutuhan akan ruang sebagai wadah kegiatan pembangunan dirasakan semakin meningkat. Hal ini antara lain disebabkan meningkatnya jumlah dan jenis kegiatan pembangunan yang membutuhkan ruang. Tanpa perencanaan atau penataan yang memadai, kegiatan-kegiatan dimaksud akan menimbulkan konflik dalam pemanfaatan ruang dan kelihatannya ada kecenderungan pemanfaatan dimaksud sudah sampai pada taraf dimana aspek konservasi lingkungan tidak lagi diperhatikan. Oleh karenanya perencanaan ruang mutlak diperlukan dan diharapkan akan dapat berfungsi sebagai arahan spasial bagi semua kegiatan pembangunan agar pemanfaatan ruang yang serasi dan optimal dapat dicapai. Selanjutnya perencanaan itu menjadi pedoman yang memuat petunjuk-pertunjuk teknis untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah dengan sasaran pencapaian keserasian dan optimasi pemanfaatan ruang. Pedoman tersebut seyogyanya menggariskan pula mekanisme kegiatan perencanaan dan penataan ruang daerah yang melibatkan berbagai instansi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan adanya pedoman dan kemampuan hukum ini diharapkan kegiatan perencanaan dan penataaan ruang daerah dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik untuk mencapai sasaran pemanfaatan yang sesuai (serasi) dan optimal. Hal ini pada gilirannya nanti akan menciptakan peluang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (enviromentallly sustainable growth).